DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND TANPA SURAT KEKANCINGAN DI KOTA YOGYAKARTA : TANTANGAN ATAU SOLUSI

  • Lucky Viara Wineeke Putri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keywords: Desentralisasi Asimetris, Sultan Ground DIY, Serat Kekancingan

Abstract

Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945,dasar desentralisasi asimetris terletak pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam sistem pengelolaan tanah di daerah keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan  daerah istimewa dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta terdapat dalam bidang pertanahan tanah dengan status sultan ground sebagai penghargaan terhadap eksistensi sultan Yogyakarta. Penggunaan sultan ground harus disertai izin dari keraton Yogyakarta , dengan terbitnya serat kekancingan Penelitian ini hendak menelaah penerapan desentralisasi asimetris dalam sultan ground tanpa serat kekancingan . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dengan penelitian kepustakaan(library research) yaitu penelitian dengan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan sultan ground dilakukan secara turun temurun, serta kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan sultan ground menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah nya sesuai dengan desentralisasi asimetrris yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

References

Ali Muhammad Joham, Sistem pemilihan kepala daerah yang memberlakukan sistem desentralisasi asimetris: Al Qisth Review, Vol 5 No 1
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Huda, Ni’matul. 2014. Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus. Nusa Media. Bandung
Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1979)
M. Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1982
Marsyanto wahyu.(2013). Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Ordebaru: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Muqoyyudin. A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2.
Prihatin. E. S. (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah Tentang Pemilukada. Jurnal MMH, Jilid 43, No. 1
Rufaida Putri Ruswidyaningrum, Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Volume 10 No 2 Tahun 2021.
Soekanto. S. dan Mamudji. S. (2010). Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
Tauda. G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1, Edisi 4
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Published
2023-11-09
Section
Articles