IMPLEMENTASI PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL DI MAJELIS ULAMAINDONESIA JAWA TIMUR

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga pengajuan sertfikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pemberlakuan Undang-Undang ini 5 tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Sehingga, pada tahun 2019 merupakan waktu pelaksanaan regulasi tersebut yang mengakibatkan semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan industri halal melalui peran Komisi Fatwa MUI selama periode 2022-2024. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua lembaga tersebut mempengaruhi perkembangan industri halal di Jawa Timur, terutama dalam hal penerbitan fatwa halal, sertifikasi produk, serta pemberdayaan dan pendampingan kepada pelaku industri, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan The Asset-Based Community Development (ABCD). Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian wawancara pada elite MUI Jawa Timur, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki peran strategis dalam memberikan dasar hukum dan fatwa yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku industri dalam memastikan produk mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, LPPOM MUI berfungsi sebagai lembaga yang mengelola proses sertifikasi halal, memberikan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha, serta melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah bersertifikat halal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan industri halal di Jawa Timur, seperti terbatasnya jumlah auditor halal yang terlatih, biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi UKM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya produk halal. Meski demikian, kontribusi MUI dalam mengembangkan industri halal di Jawa Timur terbukti signifikan, baik dalam meningkatkan kualitas produk halal maupun dalam memperkuat daya saing industri lokal di pasar nasional dan internasional. Saran dari pendampingan ini adalah agar MUI Provinsi Jawa Timur meningkatkan kapasitas SDM, menyederhanakan prosedur sertifikasi halal bagi UKM, serta memperkuat program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk halal. Dengan demikian, diharapkan industri halal di Jawa Timur dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan umat.