Konsepsi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Persepektif Al-Qur’an

  • Sulaiman Sulaiman
Keywords: Pendidikan, Korupsi, Al-Quran

Abstract

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang.Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dimasyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran  untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah normahukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alatperlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

References

Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: P.T. Alumni, 2008
Al-Qur’an, dan Terjemahan, Depar Temen Agama RI. 1986
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refita Aditama, 2011
Evi Hartani, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika , 2008
Udang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
Extra ordinary crime dalam bahasa indonesia berarti kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999 yang menayatakan bahwa penanagan kasus korupsi masih menggunakan usaha yang extra atau luar biasa.
Ermanjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
Chaerudin, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 18 ayat 1 huruf b.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
Liza Deshaini, Evi Oktarina, Prosiding Seminar Nasional seri 7 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta, 22 November 2017
Aryo P. Wibowo dkk. Pendidikan anti korupsi di perugruanting.
Muhammad Shoin, Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011
Nur Solikin dan Nurul Anam, pendidikan anti korupsi, jember: IAIN Jember Press, 2015
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta :Kencana, 2016
Saifuddin Mujtaba, Al- Masailul Fighiyah, Jombang : Rausyan Fikr, 2007
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indnesia, Bandung : Refika Aditama, 2014
Wirjono Prodjpdikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2003
Published
2020-07-16
How to Cite
Sulaiman, S. (2020). Konsepsi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Persepektif Al-Qur’an. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist, 3(2), 99-116. https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.86
Section
Articles